cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Mashuril Anwar
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.619 KB)

Abstract

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih bersar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis akan mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan pembahasan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Selanjutnya disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan.
URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan) Ade Indriyuni
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.358 KB)

Abstract

The development of the current era shows that the perpetrators of theft with violence or other crimes are increasingly rampant. Indonesia often happens theft with objects of goods namely motorcycles, the perpetrators of theft do not hesitate to kill victims to get the stolen goods, the actions of thieves are criminal acts. Article 10 of the Criminal Code regulates the type of punishment, one of which is capital punishment. The problem in this research is how to implement the death penalty on the perpetrators of theft by motorized vehicle violence and how the efforts to reduce the crime crime rate. The method used in this study is a normative juridical approach and at the same time a sociological approach is carried out as a study of law in society. The results of this study indicate that the application of the death penalty against perpetrators of theft by violence that resulted in serious injuries to the victims even to the loss of the victim's life has not been carried out in accordance with the provisions of the existing laws and regulations in Indonesia. Of the many cases of theft with violence that occurred in Indonesia, only a few carried out the application of the death penalty. This shows that Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code that provides provisions for the execution of the perpetrators of theft by violence until the loss of the victim's life has not run optimally. Thus the law enforcers must make efforts in preventing the criminal acts of theft by violence so as not to increase.
PERGESERAN NILAI-NILAI DEMOKRASI: SEBUAH REFLEKSI PASCA BERGULIRNYA DANA DESA Dheni Irawan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.671 KB)

Abstract

The purpose of this research is to look at the shift of the village community in terms of democracy, which was originally from a consensus in determining the village head to be a practical political practice for the village community, without thinking about the consequences that will be felt in the future. The revolving of village funds for development and community empowerment is one factor shifting democratic values. The method in this research is normative juridical. This research shows that developing democratic life in the village is an obligation for the village as a consequence of autonomy, where in the concept of autonomy the given authority is interpreted as a responsibility to accelerate the welfare of the community through improving the democratic system. However, the principles of democracy applied in villages must be developed in accordance with the principles of recognition and subsidiarity based on the socio-cultural village. So that the implementation and development of democratic life in the village is not only done for the sake of democracy itself, but is oriented towards the collective progress of the village community.
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Fadli Afriyadi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.128 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan kesejahteraan Negara (welfare state) sebagai sebuah keseriusan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara harus hadir serta menunjang Sumber Daya Manusianya (SDM) sehingga arah masa depan bangsa dapat terjamin untuk berkompetisi menghadapi persaingan dunia ( World Competition ), untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia tersebut sehingga nantinya dapat berkompetisi, negara harus mendidik anak-anak bangsa dengan mempersiapkan sistem pendidikan (Education System) dan mewajibkan Pendidikan (Education) terhadap anak-anak bangsanya.
PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN APARATUR SIPIL NEGARA Hadri Abunawar
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.326 KB)

Abstract

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa pengaruh terhadap keberadaan Korpri/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik secara nasional maupun di daerah. Keberadaan Korpri dibentuk untuk mewadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia/PNS, sebagai perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran ASN sebagai Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan (2) bagaimanakah Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparaur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) peran ASN sebagai perekat kebhinekaan telah terlaksana dengan dibuktika dengan adanya KORPRI yang menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Indonesia dan menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreatifitas yang modern dan efisien dan melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. (2) peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat kebhinekaan ASN telah dilaksanakan sesuai denan peraturan yang ada, dapat terlihat dari penyelenggaraan progran/kegiatan, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai Kepetusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010,sebagai perwuudannya berlandasakan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA Haqkida Kancana Suhendri
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.469 KB)

Abstract

This research aims to determine the extent to which the relevance of the pre-marital agreement between the law of the State and the Islamic law because in the community there are legal dualism which both govern the prenup agreement so it is important to He did this research to provide a general explanation of the relevance of the premarital agreement between the law of the country and the Islamic religious law. This research uses the type of empirical approach that the business approaches the problems examined by the real legal nature or in accordance with the reality that lives in society as a deepening of the context of the problems investigated for Provide a comprehensive understanding. The results showed that the relevance of the pre-marital agreement between the law of the country and the Islamic law of the two are still intertwined governing the general agreement. In particular, a pre-marital agreement is a binding legal relationship between a candidate husband and wife containing the details of the agreement filed by the parties that apply as a law. Both state law and Islamic law provide a fairly clear legal basis to make a premarital agreement, regulate the boundaries of the things that can be promised and settlement mechanisms in case of something undesirable Day.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue